PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dengan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kalbar, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., dan Kepala Biro Perekonomian Setda Kalbar, Harry Ronaldi Mahaputrawan, S.E., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan terkait Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., melalui zoom meeting di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Senin (6/11/2023).
Dalam rakor ini Mendagri mengatakan bahwa secara nasional angka inflasi terkendali, namun dirinya tetap mengingatkan kepada Kepala Daerah se-Indonesia untuk meningkatkan partisipasi Pemda dalam mengendalikan inflasi.
"Kepala Daerah terus lakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik di daerahnya, mereka (BPS) tiap hari masuk ke pasar-pasar dan kita ingin Kepala Daerah juga menggerakkan Satgas Pangannya untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat di lapangan," ujarnya.
Mendagri menegaskan kepada Kepala Daerah yang daerahnya memiliki angka inflasi tertinggi atau jauh dari angka nasional, diharapkan mencari tahu penyebab terjadi inflasi tersebut.
"Tolong dilihat penyebabnya dan segera intervensi, jangan didiamkan saja. Kalau Penjabat (Pj) saya diamkan, tapi nanti saya ganti," tegas Tito.
Masih terkait Rakor Pengendalian Inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komoditas beras menjadi penyumbang andil inflasi terbesar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut (Agustus-Oktober 2023). Pada Oktober 2023 inflasi beras sebesar 1,72% dengan andil 0,06%.
Berdasarkan data BPS Inflasi Oktober 2023 menurut wilayah (tahun ke tahun) inflasi tertinggi terjadi Kota Tanjung Pandan sebesar 5,43% dan Sumenep 5,29%.
Selain hal tersebut, Menteri Keuangan RI memberikan reward kepada Kepala Daerah atas kinerja pengendalian inflasi. Dalam hal ini Kalimantan Barat khususnya Kota Singkawang dan Kabupaten Landak meraih reward tersebut atau disebut Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi dengan rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp 10 miliar per/daerah. (Wnd)
Oleh: (Nizar Prima Ramadan, S.STP)