Profil Pemerintah

Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

 

Profil Pimpinan

Nama lengkap

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Pendidikan

Status Perkawinan

Jabatan

: dr. HARISSON, M.Kes.

: Palembang, 08 Agustus 1966

: Laki - Laki

: Islam

: S2 / Magister / Master (Ilmu Kesehatan Masyarakat)

: Kawin

: Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

 

Riwayat Jabatan

  • Direktur RSUD Dr.A.Diponegoro Putussibau, 2006
  • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2011
  • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2017
  • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2019
  • Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2022
  • Penjabat Gubernur Kalimantan Barat 5 September 2023 s.d. sekarang

Riwayat Pendidikan

  • SD Xaverius VII, 1979
  • SMP Xaverius I, 1982
  • SMA Xaverius I, 1985
  • Universitas Sriwijaya Palembang, 1994
  • Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007

Penghargaan

  • Unit Pelayanan Publik Berakreditasi, Gubernur Kalbar, 2009
  • Penghargaan Citra Pelayanan Prima, LAN, 2012
  • Tanda Penghargaan Lencana Pancawarsa II, Ketua Kwartir Nasional Pramuka, 2012
  • Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, Presiden RI, 2014
  • Lencana Pancawarsa IV, Gerakan Pramuka, 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Profil Pimpinan

Nama lengkap

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Pendidikan

Status Perkawinan

Jabatan

: dr. HARISSON, M.Kes.

: Palembang, 08 Agustus 1966

: Laki - Laki

: Islam

: S2 / Magister / Master (Ilmu Kesehatan Masyarakat)

: Kawin

: Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

 

Riwayat Jabatan

  • Direktur RSUD Dr.A.Diponegoro Putussibau, 2006
  • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2011
  • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2017
  • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2019
  • Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2022
  • Penjabat Gubernur Kalimantan Barat 5 September 2023 s.d. sekarang

Riwayat Pendidikan

  • SD Xaverius VII, 1979
  • SMP Xaverius I, 1982
  • SMA Xaverius I, 1985
  • Universitas Sriwijaya Palembang, 1994
  • Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007

Penghargaan

  • Unit Pelayanan Publik Berakreditasi, Gubernur Kalbar, 2009
  • Penghargaan Citra Pelayanan Prima, LAN, 2012
  • Tanda Penghargaan Lencana Pancawarsa II, Ketua Kwartir Nasional Pramuka, 2012
  • Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, Presiden RI, 2014
  • Lencana Pancawarsa IV, Gerakan Pramuka, 2018

Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Misi

  1. Mewujudkan percepatan pembangunan insfrastruktur
  2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
  3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
  4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
  5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
  6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Tugas dan Fungsi

  1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
  5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
  6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf.
  7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
  8. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  10. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan Susunan Sebagai Berikut:

  1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A

  2. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe B

  3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat merupakan Inspektorat Tipe A

  4. Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari:

    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintah bidang kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
    5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
    6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
    7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
    8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak;
    9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urussan pemerintahan bidang pangan;
    10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa;
    12. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
    13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggaran urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan pemerintahan bidang statistik, urusan pemerintahan bidang persandian;
    14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
    15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggaran urusan pemerintahan bidang penanaman modal
    16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
    17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
    18. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
    19. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
    20. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
    21. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
    22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

  5. Badan Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
    2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
    3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
    4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
    5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
    6. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
    7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat penanggulangan bencana.
    8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengelola perbatasan;
    9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
    10. Badan Penghubung untuk melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
    Selain UPT Dinas Daerah Provinsi terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit Organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional. Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, dan Inspektur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut sebagai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

ASPEK DEMOGRAFI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

 

 

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2012, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 berjumlah sekitar 4,583 juta jiwa, dimana sekitar 2,377 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,246 juta jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 146.807 Km2, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru 31 jiwa perkilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk1,45%.

Menurut kelompok umur, penduduk Kalimantan Barat tahun 2008 – 2012 masih membentuk piramida dengan kelompok umur usia anak dan usia produktif relatif besar, sedangkan berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2008–2012 masih didominasi penduduk yang bekerja disektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

 

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2012

 

No Kabupaten/Kota Penduduk Jumlah Penduduk
(Jiwa)		 Laju Pertumbuhan
(%)		 Luas Wilayah
(Km2)		 Kepadatan
(Jiwa/Km2)
Lk Pr
1. Kab. Sambas 252.576 260.917 513.493 1,09 6.394,70 80
2. Kab. Bengkayang 117.159 108.228 225.387 1,66 5.397,30 42
3. Kab. Landak 178.522 163.642 342.164 1,24 9.909,10 35
4. Kab. Pontianak 123.046 119.523 242.569 1,17 1.276,90 190
5. Kab. Sanggau 123.046 205.590 426.104 1,48 12.857,70 33
6. Kab. Ketapang 232.824 215.955 448.779 1,79 31.240,74 14
7. Kab. Sintang 195.267 183.567 378.834 1,26 21.635,00 18
8. Kab. Kapuas Hulu 118.472 114.044 232.516 1,64 29.842,00 8
9. Kab. Sekadau 97.382 91.411 188.793 1,30 5.444,30 35
10. Kab. Melawi 95.595 91.408 187.003 1,65 10.644,00 18
11. Kab. Kayong Utara 50.934 48.996 99.930 1,58 4.568,26 22
12. Kab. Kubu Raya 265.133 257.041 522.174 1,44 6.985,20 75
13. Kota Pontianak 289.745 289.855 579.600 1,55 107,80 5.377
14. Kota Singkawang 100.063 95.521 195.584 1,75 504,00 388
Kalimantan Barat 2.337.232 2.245.698 4.582.930 1,45 146.807,00 31

Sumber: RPJMD Prov. Kalbar 2013 - 2018

GAMBARAN UMUM ASPEK GEOGRAFIS KALIMANTAN BARAT

 

1. GEOGRAFIS

1.1.     Letak Wilayah

Propinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2o08 LU serta 3005 LS serta di antara 108o0 BT dan 114o10 BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

 Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.  

Batas-batas wilayah selengkapnya bagi daerah propinsi Kalbar adalah :

  • Utara : Sarawak (Malaysia)
  • Selatan : Laut Jawa & Kalteng
  • Timur : Kalimantan Timur
  • Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata

  Sebelah utara Kalbar terdapat empat kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu; Sambas, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang - Kapuas Hulu.

1.2.     Luas Wilayah

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur.

Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk Provinsi terbesar keempat setelah pertama Irian Jaya (421.891 km2), kedua Kalimantan Timur (202.440 km2) dan ketiga Kalimantan Tengah (152.600 km2).

Dilihat dari luas menurut Kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (35.809 km2 ata 24,39 persen) kemudian diikuti Kapuas Hulu (29.842 km2 atau 20.33 peresen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 9 (sembilan) kabupaten/kota lainnya. 

1.3.     Topografi

 Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan sungai yang aman bila dilayari, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove.

 Wilayah daratan ini diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.
 

1.4.     Sungai dan Danau

 Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki Provinsi Seribu Sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama adalah S. Kapuas, yang juga merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya adalah: S. Melawi, (dapat dilayari 471 km), S. Pawan (197 km), S. Kendawangan ( 128 km), S. Jelai (135 km), S. Sekadau (117 km), S. Sambas (233 km), S. Landak (178 km).

Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau, serta Danau Luar I yang mempunyai luas sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.  

1.5.     Gunung-gunung

Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Serawai, Kab. Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding G. Semeru (Jatim,3.676 meter) atau G. Kerinci (Jambi, 3.805 meter).

Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat, ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter, sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter .

1.6.     Pulau-pulau

 Walaupun sebagian kecil wilayah Kalbar merupakan perairan laut, akan tetapi Kalbar memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Propinsi Riau, Sumatera.

 Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimatan dan Pulau Maya, Pulau Penebangan, Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kab. Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kab. Pontianak.

 Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kab. Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

1.7.     Penggunaan Tanah

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) dan padang/semak belukar/alang-alang (34,11%). Adapun areal hutan terluas terletak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan padang/semak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %.

Dari 14,68 ribu ha luas Kalimantan Barat, areal untuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

 

 

Gambaran kondisi aspek kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat diuraikan dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial.

  1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

    Kesejahteraan secara umum tidak dapat hanya diukur dari persoalan ekonomi namun pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator dari dampak kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang.

     

    Aspek Kesejahteraan Masyarakat
    Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
    di Kalimantan Barat Tahun 2008-2012

     

    NO

    INDIKATOR

    TAHUN

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012
    1 Pertumbuhan PDRB (%) 5,42 4,80 5,47 5,97 5,83
    2 PDRB per kapita (Rp. Juta) 11,39 12,47 13,75 15,11 16,83
    3 Laju inflasi Ibukota Provinsi (%) 11,19 4,91 8,52 4,91 6,62
    4 Angka Pengeluaran per kapita (Rp.ribu) 624,74 630,34 631,35 635,85 640,89
    5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,17 68,79 69,15 69,66 70,22
    6 Indeks Gini 0,31 0,32 0,37 0,40 0,38
    7 Angka Kemiskinan (%) 11,07 9,3 9,02 8,48 7,96
    8 Angka Pengangguran (%) 5,41 5,44 4,62 3,88 3,48

    Sumber: RPJMD Prov. Kalbar 2013 - 2018

    Pertumbuhan Ekonomi Kondisi kinerja pembangunan terkait dengan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2008 secara umum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Angka pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2008-2009 hanya tumbuh sebesar 5,24% dan 4,80% sebagai imbas kondisi eksternal yaitu krisis ekonomi globalmulai menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,47%. Selanjutnya, pada tahun 2011 dan 2012 tumbuh sebesar 5,97% dan 5,83% sehingga rata-rata pertumbuhan selama lima tahun adalah sebesar 5,50%.

    Secara sektoral semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor bangunan 9,78%, sektor jasa yaitu 7,71%, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu 6,66%. Sektor-sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama (primemover) perekonomian Kalimantan Barat adalah sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan, dengan pertumbuhan masing-masing sektor adalah 4,30%, 6,60% dan 3,10%.

    Selama kurun waktu 2008-2012, sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi pembentukan PDRB Kalimantan Barat namun peranannya terus berkurang,kondisi ini dapat menjadi indikasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kalimantan Barat. Tahun 2012 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 24,10%. Hampir seluruh sektor pertanian yaitu subsektor tanaman bahan makanan, peternakan, kehutanan dan perikanan peranannya mengecil dibandingkan tahun 2011. Meski demikian, secara umum sektor pertanian masih menjadi tumpuan bagi perekonomian daerah di Kalimantan Barat terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

    PDRB per Kapita Berdasarkan data BPS Kalbar, PDRB Kalimantan Barat setiaptahunmengalami peningkatan, dengan rata2 pertumbuhan di atas satu juta rupiah per tahun. Dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan inflasi, maka pengaruh pertumbuhan PDRB per kapita terhadap peningkatan daya beli masyarakat menjadi tidak begitu besar. Laju inflasi di Kota Pontianak berfluktuasi dari tahun 2008 sampai dengan 2012 dengan rata-rata sebesar 7,45%.

    Pengeluaran per Kapita Pengeluaran per kapita Kalimantan Barat diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Selama periode 2008-2012, angka pengeluaran per kapita selalu menunjukkan peningkatan meskipun masih kurang dari 1% dan di bawah rata-rata nasional.

    Indeks Pembangunan Manusia Angka capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat sejak tahun 2008 terus menunjukkan peningkatan, yaitu dari 68,17 menjadi 69,66 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, diperkirakan mencapai 70,22. Angka capaian IPM ini merupakan akumulasi dari capaian IPM kabupaten/kota se Kalimantan Barat. Pada tahun 2008, kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Sambas (63,73) dan tertinggi adalah Kota Pontianak (72,08). Sedangkan pada tahun 2011, kabupaten terendah adalah Kabupaten Kayong Utara (65,75) dan tertinggi adalah Kota Pontianak (73,43).

    Angka Kemiskinan dan Kesenjangan Kinerja penurunan angka kemiskinan Kalimantan Barat pada periode 2008-2012 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, yaitu dari 11,07% pada tahun 2008 menjadi 7,96% pada tahun 2012. Berdasarkan data BPS, sebagian besar penduduk miskin berada di kawasan pedesaan.

    Tingkat Pengangguran Angka pengangguran di Kalimantan Barat selama periode 2008-2012 juga menunjukkan penurunan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi Kabupaten/Kota juga pada umumnya demikian.

  2. Fokus Kesejahteraan Sosial

    Pendidikan Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan trend peningkatan sejak tahun 2008 sampai dengan 2011. Tahun 2008 mencapai 89,40 % dan di tahun 2011menjadi 90,51% serta tahun 2012 diperkirakan mencapai 90,79 %. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka angka melek huruf Kalimantan Barat masih berada di bawah capaian nasional. Berdasarkan capaian per kabupaten/kota, tahun 2011 Kota Pontianak memiliki capaian tertinggi 95,02 % sedangkan angka melek huruf terendah di Kabupaten Kubu Raya sebesar 88,30 %.

    Angka rata-rata lama sekolah menunjukkanpeningkatan dari 6,70 tahun pada tahun 2008 menjadi 6,89 tahun pada tahun 2011. Pada tahun 2012 diperkirakan meningkat menjadi 6,92 tahun. Data kondisi kabupaten/kota pada tahun 2011 menunjukkan Kota Pontianak memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi (9,45 tahun) dan yang terendah dimiliki oleh Kabupaten Kayong Utara (5,73 tahun).

    Kesehatan Angka usia harapan hidup di Kalimantan Barat secara umum terus meningkat. Pada tahun 2008 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 66,30 tahun, di tahun 2011 meningkat menjadi 66,75 tahun. Pada tahun 2012 angka tersebut diperkirakan naik menjadi menjadi 66,92 tahun.Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata nasional maka angka usia harapan hidup Kalimantan Barat masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi di Kabupaten/Kota berdasarkan data tahun 2012 menunjukkan bahwa rata-rata angka usia harapan hidup tertinggi berada di Kabupaten Bengkayang (69,15 tahun) dan yang terendah adalah Kabupaten Sambas (61,64 tahun).

    Berdasarkan target MDG's, Angka KematianBayi (AKB) pada tahun 2015 menurun menjadi 19 per 1.000 kelahiran hidup.Angka kematian bayisejak tahun 1994-2010 telah terjadi penurunan dari 97 menjadi 27 per 1.000 kelahiran hidup, dengan rincian AKB laki-laki 32 per1.000 kelahiran hidup dan AKB perempuan 23 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini masih lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan AKB Nasional yaitu sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup.

    Merujuk pada Laporan Indikator Data Base 2005, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kalimantan Barat sebesar 403,15 per 100.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan angka nasional pada periode 1998–2002sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2007 sebanyak 228 per 100.000 kelahiran hidup, maka AKI di Kalimantan Barat jauh lebih tinggi jika dikaitkan dengan target nasional tahun 2010 yaitu 150 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan berdasarkan data yang dilaporkan Dinas Kesehatan pada tahun 2011, terjadi 110 kasus kematian ibu dari 86.174 kelahiran hidup.

    Angka Kematian Balita (AKABA) berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 1994 adalah 93 per 1.000 balita dan tahun 2007 turun menjadi 59 per 1.000 balita. Angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata angka kematian balita secara nasional yaitu 51 per 1.000 balita.

    Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) menunjukkan Prevalensi Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011 sebesar 3,29%, sedangkanpada tahun 2012 menjadi 3,8%. Jumlah kematian balita gizi buruk pada tahun 2010 – 2012 mengalami penurunan dari 10 kematian balita gizi buruk menjadi 7 kematian balita gizi buruk.

    Berdasarkan survey anemia pada ibu hamil yang dilakukan pada beberapa kecamatan terpilih pada tiga tahun terakhir, prevalensi anemia ibu hamil menurun dari 61,9 % di tahun 2010, menjadi 54,9% di tahun 2011, dan 52,6% di tahun 2012.

    Ketenagakerjaan Kondisi ketenagakerjaan untuk pengangguran terbuka dari 2008 sampai dengan 2012 mengalami penurunan dari 5,40 % menjadi 3,48 %.

PROFIL PENJABAT GUBERNUR

 

 

Profil Pimpinan

Riwayat Singkat Pj. Gubernur Kalimantan Barat

Nama lengkap

:

dr. HARISSON, M.Kes.

Tempat dan Tanggal Lahir

:

Palembang, 08 Agustus1966

Jenis Kelamin

:

Laki - Laki

Agama

:

Islam

Pendidikan

:

S2 / Magister / Master (Ilmu Kesehatan Masyarakat)

Status Perkawinan

:

Kawin

Jabatan

:

Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat

Riwayat Jabatan

:
  • Direktur RSUD Dr.A.Diponegoro Putussibau, 2006
  • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2011
  • Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, 2017
  • Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 2019
  • Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, 2022
  • Penjabat Gubernur Kalimantan Barat 5 September 2023 - sekarang

Riwayat Pendidikan

:
  • SD Xaverius VII, 1979
  • SMP Xaverius I, 1982
  • SMA Xaverius I, 1985
  • Universitas Sriwijaya Palembang, 1994
  • Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007

Penghargaan

:
  • Unit Pelayanan Publik Berprestasi, Gubernur Kalbar, 2009
  • Penghargaan Citra Pelayanan Prima, LAN, 2012
  • Tanda Penghargaan Lancana Pancawarsa II, Ketua Kwartir Nasional Pramuka, 2012
  • Satyalancana Karya Satya 10 Tahun, Presiden RI, 2014
  • Lancana Pancawarsa IV, Gerakan Pramuka, 2018