MENDAGRI TITO DORONG PEMDA PERCEPAT RTRW DAN RDTR
No: 130 /RO-ADPIM / 2025
Ket: Publish
MENDAGRI TITO DORONG PEMDA PERCEPAT RTRW DAN RDTR
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat didampingi Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., didampingi Sekretaris Daerah Prov Kalbar dr. Harisson, M.Kes., beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dan Percepatan Penyusunan Tata Ruang RTRW dan RDTR secara virtual yang digelar di Ruang Ruang Data Analytic Room (DAR), Senin (16/12/2024).
Rakor Pengendalian Inflasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut dalam sambutan pengantarnya menyampaikanbahwa inflasi di bulan November mencapai titik terendah yang masih dalam range 1,5% sampai dengan 3,5 persen yaitu 1,55 persen untuk inflasi tahun ke tahun (November 2024 terhadap November 2023) dan 0,30 persen untuk inflasi bulan ke bulan (November 2024 terhadap Oktober 2024).
“Minggu lalu angka ini diapresiasi oleh Bapak Presiden”, tutur Mendagri Tito Karnavian.
Sebagai informasi, berdasarkan kondisi inflasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada Bulan November 2024, 10 provinsi inflasi terendah diantaranya Bangka Belitung 0,22 persen, Gorontalo 0,27 persen, Sumatera Selatan 0,73 persen, Sumatera Barat 0,80 persen, Bengkulu 0,82 persen, NTT 0,83 persen, Riau 0,87 persen, Kalimantan Tengah 1,02 persen, Sulawesi Utara 1,05 persen dan DIY 1,14 persen.
Terkait dengan pembahasan Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR, Mendagri Tito mendorong Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian khususnya masalah wilayah dan administrasi kewilayahan serta Rencana Detail Tata Ruang.
"Oleh karena itu, saya meminta bagi daerah yang belum membentuk Perda untuk segera dibentuk perdanya mengingat ini sangat mempengaruhi jalannya program kerja pemerintah," tuturnya.
Hal senada disampaikan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Nusron Wahid bahwa hingga saat ini sudah ada 34 provinsi di Indonesia yang telah membuat RTRW provinsi.
Menteri Nusron juga meminta provinsi yang memiliki RTRW lebih dari lima tahun untuk segera memperbaharuinya.
“Karena sebagian besar RTRW provinsi yang sudah diputuskan itu memang sudah lebih dari hampir lima tahun dan memang soal masalah RTRW ini harus segera di update dalam lima tahun sekali, karena memang tingkat kebutuhan masyarakat yang mendesak,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam paparannya menyampaikan arah kebijakan ketahanan pangan TA 2025 yakni intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian (pupuk, benih, dan pestisida), peningkatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani dan penguatan program perikanan budidaya.
Terkait dengan pembahasan Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR, Mendagri mendorong Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian khususnya masalah wilayah dan administrasi kewilayahan serta Rencana Detail Tata Ruang.
"Saya meminta kepada jajaran Pemda untuk bergerak cepat untuk mendukung program swasembada pangan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto," bebernya.
Dalam rakor tersebut juga dirangkai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial antara Mendagri dan Menteri ATR/BPN.(rfa/nzr)