PENGENDALIAN INFLASI JELANG IDUL FITRI
No: 111/RO-ADPIM / 2025
Ket: Publish
PENGENDALIAN INFLASI JELANG IDUL FITRI
PONTIANAK - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., pimpin Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalbar bersama anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalbar, bertempat di Aula Kriangbandong Bank BI Perwakilan Kalbar, Selasa (11/03/2025).
HLM ini digelar Dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan bahan pokok dan pengendalian harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H di Provinsi Kalbar.
Dalam paparannya, Sekda Kalbar dr. Harisson mengatakan, Rakor Pengendalian Inflasi High Level Meeting pertama kali Tahun 2025 ini secara khusus membahas strategi terkait persiapan ketersediaan pasokan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
"Oleh sebab itu, pentingnya kita menyatukan persepsi serta tujuan dalam HLM yang kita gelar ini sebagai media koordinasi mensinergikan langkah-langkah pengendalian inflasi mengikuti dinamika pola pergerakan/aktivitas masyarakat Kalimantan Barat," kata Sekda Kalbar Harisson.
Harisson juga menyampaikan bahwa, Pada bulan Februari 2025, Kalimantan Barat mengalami inflasi sebesar 0,04 persen secara year-on-year dan terkontraksi minus 0,04 persen secara month-to-month.
Kemudian, komoditas pendorong inflasi secara year-on-year, lima teratas yakni angkutan udara, emas perhiasan, dan minyak goreng, cabai rawit dan kopi bubuk (masyarakat Kalbar melek investasi, terlihat dari emas perhiasan sebagai pendorong), sedangkan komoditas penahan inflasi secara year-on-year, lima teratas yakni tarif listrik, tomat, beras, daging ayam ras, dan ketimun.
"Saya mintakan perhatian ekstra Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan komoditi-komoditi rawan tersebut, termasuk komoditi minyak goreng yang muncul dua minggu berturut-turut sebagai penyumbang IPH terbesar di Kab. Kapuas Hulu," ungkapnya.
Kemudian, Sekda Kalbar juga menekankan kepada seluruh peserta rakor untuk dapat mengoptimalkan Strategi 4 K (Kestabilan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi Efektif), Pemerintah Pusat melalui Surat Kepala Badan Pangan Nasional RI telah menerbitkan Surat Edaran nomor 73/TS.02.02/K/2/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Periode HBKN Puasa dan Idulfitri Tahun 2025 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
"Saya minta kepada seluruh stakeholder agar dapat menjaga strategi 4K yang pertama, Mendata ketersediaan stok dan harga bahan pangan, kemudian yang kedua, Melakukan pengendalian dan tindakan preventif terhadap potensi terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan, ketiga, Memantau dan mengawasi pasokan dan harga pangan secara berkala, serta yang keempat tetap melakukan kerjasama antar daerah khususnya daerah yang defisit atau berpotensi cenderung mengalami gejolak harga pangan," timpalnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson menyampaikan bahwa, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029 tanggal 10 Februari, membidik tiga sasaran utama yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, yang pencapaiannya diukur antara lain oleh indikator penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029.
"Oleh karena itu, saya minta menjaga angka inflasi rendah dan stabil di rentang angka sasaran 2,5±1% adalah upaya nyata Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung tercapainya sasaran penurunan tingkat kemiskinan," pungkasnya.(adpim)