RAIH PERINGKAT 3 MCP NASIONAL, GUBERNUR RIA NORSAN TEKANKAN SINERGITAS BERANTAS KORUPSI

No  :  131   /RO-ADPIM

Ket : Publish

 

RAIH PERINGKAT 3 MCP NASIONAL, GUBERNUR RIA NORSAN TEKANKAN SINERGITAS BERANTAS KORUPSI

 

YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan tinta emas, dengan menerima penghargaan peringkat ketiga atas capaian Indeks Pencegahan Korupsi (IPKD) MCP Tahun 2024 untuk Kategori Provinsi. 

 

Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI Setyo Budiyant kepada Gubernur Kalimantan Barat H. Ria Norsan dan beberapa kepala daerah lainnya.

 

Gubernur Ria Norsan yang hadir bersama Sekretaris Daerah Prov. Kalbar dr. Harisson dan Kepala Daerah, serta Ketua DPRD Se Kab/ Kota se Kalbar tampak khidmat mengikuti kegiatan yang disandingkan dengan Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemda Yang Bebas Korupsi Pasca Pelantikan Secara Nasional yang diinisiasi Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi KPK, di Jogja Expo Center (JEC) Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/03/2025).

 

Tidak hanya Provinsi Kalimantan Barat, rakor ini juga diikuti beberapa provinsi lain diantaranya, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, yang menjadi bagian dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI.

 

Pada Rakor digelar sesuai dengan amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Dan salah satu tujuan Rakor ini adalah untuk memperkuat pengawasan terhadap para Kepala Daerah maupun aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang dihadiri berbagai stakeholders terkait, termasuk perwakilan dari APIP pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi terkait tata kelola pemerintahan. APIP sendiri berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di sektor pemerintahan daerah.

 

Melalui rapat ini, membahas rencana strategis APIP untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern di tingkat daerah. Selain itu juga menyiapkan langkah-langkah konkret guna memperkuat APIP daerah yang disusun dan dibahas secara kolektif.

 

Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dan inspektorat untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian internal.

 

"Saya ingin sampaikan, kepala daerah ini sangat-sangat berpengaruh. Maka kita diberikan kiat-kiat ya bagaimana kita bisa menaklukkan tersebut. Ya bersama-sama dengan inspektor harus kita kuatkan," ucapnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ria Norsan juga mengapresiasi atas prestasi yang diraih oleh Kalimantan Barat dalam Monitoring Center for Prevention (MCP). 

 

Kalimantan Barat berhasil meraih peringkat ketiga secara nasional di bawah Provinsi Jawa Timur.

 

"Alhamdulillah pada saat ini juga diserahkan tadi prestasi kita itu dibawah Jawa Timur ya. MCP kita ranking ketiga se-Indonesia," ungkapnya.

 

Disaat yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penekanan penting mengenai tanggung jawab bersama dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia. 

Setyo Budiyanto mengingatkan bahwa IPK merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. 

 

Dirinya menyoroti munculnya indeks anti korupsi yang menunjukkan masih adanya masyarakat yang menganggap kebiasaan koruptif sebagai hal yang wajar.

 

"Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa IPK ini tanggung jawab kita semua. Nah kemudian muncullah, ya, Indeks anti korupsinya. Di sini disimpulkan bahwa semakin sedikit masyarakat yang menganggap kebiasaan korupsi sebagai sesuatu yang tidak wajar. Artinya apa? Masih tidak wajar, karena skornya. Saya berharap bisa baiklah ke angka empat sekian. Nah itu perlu kita selesaikan. Jadi mohon para ketua, para Kepala Daerah dan seluruh pegawai untuk bisa sama-sama menjaga angka ini menjadi lebih bagus dari tahun lalu," ujar Setyo Budiyanto.

 

Setyo Budiyanto juga menekankan pentingnya peningkatan IPK secara berkelanjutan. Ia mengajak seluruh kepala daerah dan pegawai untuk bekerja sama dalam menjaga dan meningkatkan angka tersebut. 

 

Selain itu, Setyo Budiyabto juga menyampaikan perubahan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP). Ia berharap MCP tidak hanya menjadi pusat monitoring, tetapi juga dapat mengontrol dan memantau seluruh kebijakan.

 

"Pada saat launching MCP, saya sampaikan bahwa ada sedikit perlengkapan. Mungkin nanti Bapak-Ibu Kepala daerah bisa menyesuaikan. Yang sebelumnya adalah monitoring center for prevention menjadi monitoring. Saya tidak ingin MCT menjadi sebuah pusat-center saja, tapi saya berharap bisa mengontrol, bisa memonitor, dan bisa memantau semua kebijakan-kebijakan”, jelasnya. 

Dirinya menegaskan bahwa setiap tindakan kecil melawan korupsi adalah langkah besar mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.(rfa/ica)