WAGUB KRISANTUS OPTIMIS MCP TAHUN 2025 PEMPROV KALBAR MENINGKAT
No : 103 /RO-ADPIM/2025
Ket : Publish
WAGUB KRISANTUS OPTIMIS MCP TAHUN 2025 PEMPROV KALBAR MENINGKAT
PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar), dr. Harisson, M.Kes., beserta beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar mengikuti agenda Peluncuran Indikator Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2025 secara virtual di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (5/3/2025).
Dalam vidcon tersebut, Deputi KPK RI Bidang Koordinasi dan Supervisi, Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa capaian MCP Nasional tahun 2024 berada pada angka 76.
“Dari 8 area intervensi, satu yang paling rendah adalah dari area pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Penyusunan MCP mempertimbangkan masukan-masukan yang berasal dari MCP 2024 tahun lalu dan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait dan akademisi.
“Dari 8 area pencegahan korupsi daerah, dilakukan inventarisasi permasalahan atau kerawanan korupsi pada masing-masing area dengan 16 sasaran, 3 aspek, dan 111 indikator,” jelasnya.
Diagenda yang sama, Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto melalui sambutannya menyampaikan bahwa Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Oleh karena itu, penindakan merupakan pencegahan yang paling efektif karena bersifat represif.
"Pencegahan itu sering dianggap hal yang sepele karena sifatnya bukan hanya preventif melainkan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana. Jadi pencegahan korupsi bukan hanya penegakan hukum tapi menjalar ke segala hal yang berhubungan dengan berbagai pihak, ucap Pimpinan KPK RI.
Ia berharap MCP bukan hanya sekedar program dan mendapatkan nilai MCP tertinggi tetapi bertujuan untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
"Saya berharap MCP ini bukan hanya sebagai center dari monitoring dari prevention, tapi kita juga menjadikan MCP sebagai sebuah monitoring, controlling, surveillance dan prevention (8 fokus area). Aspek lainnya berupa pengawasan dan evaluasi, pelaporan dan transparansi, penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat, penerapan teknologi informasi, dan pengembangan kapasitas SDM,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus mengatakan akan terus meningkatkan tata kelola Pemerintah Provinsi Kalbar dengan mengoptimalkan MCP sesuai arahan dari Kemendagri dan KPK RI.
“Kita akan tetap mengikuti arahan dari KPK, dari Kemendagri dalam rangka meningkatkan indeks pencegahan korupsi di daerah. Saya pikir ini sangat baik dan tentunya kita harus bekerjasama dengan seluruh OPD lingkup Kalbar, kemudian Inspektorat Kalbar saya harapkan bekerja lebih profesional lagi,” kata Krisantus usai menghadiri Peluncuran MCP KPK RI Tahun 2025.
Dirinya optimis dalam pemerintahannya MCP Kalbar akan terus meningkat. Ia juga meminta Inspektorat Kalbar untuk terus memperhatikan indikator MCP Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar.
“Saya minta Inspektorat Provinsi Kalbar agar melakukan audit terhadap 10 desa per Kabupaten. Setiap 10 desa ini akan bekerjasama dengan Inspektorat Kabupaten dan nantinya akan mendapatkan kesimpulan, bagaimana pengelolaan dan desa agar lebih efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutup Wagub. (Wnd/irm)